Dosen Universitas Andalas (Unand) dipercaya pemerintah pusat

Satu lagi dosen Universitas Andalas (Unand) dipercaya pemerintah pusat. Dr H Bambang Istijono,ME, Jumat (21/9/2010) lalu telah dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Bambang, mantan Kepala Dinas PSDA dan Kepala Bappeda Sumbar itu, dikukuhkan bersamaan dengan pelantikan 16 pejabat eselon satu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dosen Fakultas Teknik jurusan Sipil Unand yang berpangkat Lektor Kepala itu, memperoleh promosi jabatan “luarbiasa”, dari sebelumnya memimpin Bappeda eselon II/a menjadi Deputi BNPP eselon I/a.

“Kepercayaan Kemendagri terhadap Bambang, mempunyai arti penting bagi Universitas Andalas. Bahwa, sebuah bukti tenaga pengajar Unand cukup dipercaya di tingkat nasional, namun tentunya, kita tetap ingin memberikan yang terbaik bagi Sumatera Barat,” ujar Rektor Unand Musliar Kasim, ketika dimintai komentari sore kemarin.

Keberadaan Bambang Istijono, melengkapi, sederet nama dosen Unand lain, yang sebelumnya juga telah dipercaya di lembaga nasional, seperti Fasli Jalal yang kini Wakil Mendiknas, Fasbir M Noor dosen Lemhanas, Takdir Rahmadi jadi Hakim Agung, serta Dr Firwan Tan, yang dalam waktu dekat akan dilantik menjadi salah seorang pejabat eselon I di Kantor Menko Kesra, tambah Musliar lagi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dalam sambutan pada pelantikan pejabat eselon satu Kemendagri, menekankan, Kemendagri, bertekad untuk masuk sepuluh besar Wajar Tanpa Syarat untuk penilaian tata kelola keuangan. Sekarang, posisi Kemendagri masih 13 besar Wajar dengan Pengecualiaan.

Khusus untuk jajaran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), meski merupakan lembaga baru di Kemendagri, namun, pekerjaan sudah menghadang di depan menyangkut perbatasan. Para pejabat structural BNPP, diminta segera melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait. Ada 70 unit kerja pada sejumlah kemeterian akan terlibat didalamnya, jelas Gamawan. (tri)